Usulan Sri Mulyani Agar Bank Bisa Atasi Krisis Tanpa APBN

Sebagai upaya menjalankan UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), pemerintah akan mendorong perbankan untuk bisa mengatasi krisis keuangan global yang kerap berdampak pada keuangan dalam negeri secara mandiri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, satu diantara usaha supaya perbankan nasional bisa menangani sendiri dengan mengatur besaran premi jadi pendanaan program rekstrukturisasi perbankan (PRP).

” Perlakuan problem perbankan tidak memakai pendanaan biaya negara sesuai sama UU PPKSK, atau mungkin dengan kata beda individu atau industri perbankan mesti dapat menangani sendiri krisis. Pada level individu bank, penguatan ini dikerjakan lewat penguatan bantalan permodalan dan likuiditas terutama untuk bank yang masuk kelompok systemik. Penguatan ini dimaksud baris pertahanan pertama (first line of defense) jika hadapi desakan, ” kata Sri Mulyani di Ruangan Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Dia mengemukakan, premi restrukturisasi perbankan adalah wewenang yang didapatkan pada LPS sesuai sama amanat UU PPKSK. Penetapan besaran sisi premi untuk pendanaan PRP ditata dalan Peratuan Pemerintah (PP) serta ikuti prosedur sesuai sama UU LPS, yaitu ditanyakan pada DPR.

” Pasal 13 UU LPS mengatakan perubahan tingkat premi ditanyakan ke DPR, ” terang dia.

Didalam rancangan ketentuan pemerintah (RPP), kata Sri Mulyani, juga akan mengatur yang pertama berkaitan dengan cakupan dari bank. Dimana, premi dari PRP dipakai pada bank umum serta BPR dengan pertimbangan kalau UU PPKSK menyebutkan kalau premi PRP adalah sisi dari premi penjaminan LPS.

” Dalam UU PPKSK, bank yang masuk dalam PRP yaitu bank systemik serta bank terkecuali bank systemik, ” lebih dia.

Ke-2, saat pembayaran premi. Pada prinsipnya, premi dipungut sebelumnya PRP diaktifkan dengan maksud mensupport kesiapan system serta operasional PRP untuk tutup defisit cost penyelenggaraan PRP. Jadi premi diiurkan untuk dapat menggerakkan PRP, serta ketika PRP dikerjakan jika berlangsung cost, PRP premi ini tutup defisit dari cost untuk restrukturisasi.

Ke-3, besaran premi. Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menyarankan besaran premi diputuskan dengan mempertimbangkan tujuan fund untuk perlakuan krisis serta periode waktu untuk penuhi tujuan fund itu. Basic penghitungan besaran premi yaitu DPK yang dihimpun perbankan, yang prinsipnya sama juga dengan premi penjaminan LPS.

Ke-4, cara penghitungan, dimana penghitungan besaran premi yang dibayar oleh tiap-tiap bank juga akan memakai cara multiple bucket premium dari yang terlebih dulu flat rate. Besaran premi juga akan sesuai dengan grup bank berdasar pada keseluruhan aset mereka.

Ke-5, review besaran premi. Besaran premi juga akan dilihat dengan berkala, dalam RPP diusulkan tiap-tiap 10 th. atau setiap saat jika dipenuhi persyaratan spesifik, umpamanya perbankan dalam kondisi tertekan preminya lebih rendah serta jika ada defisit dari cost pelaksaan PRP.

” Ini lebih fair untuk bank yang mempunyai permodalan serta tata kelola yang baik karna mereka makin kemungkinan kecil terserang krisis, ” tutur dia.

Baca juga: kurs dollar hari ini

Tentang saat implementasi premi PRP, pemerintah menyarankan pada 2016 hingga 2019 jadi periode penguatan perorangan bank, untuk menguatkan permodalan serta likuiditasnya untuk comply dengan Basel 3 serta ketentuan keharusan modal minimal.

Periode awal 2018, pemerintah menyarankan agar RPP dapat diputuskan, serta pemerintah menyarankan grece period tiga th. untuk meninjau penjaminan simpanan LPS serta persiapan operasional PRP.

” Pada 2021, pemungutan premi PRP dikerjakan serta pemungutan premi LPS dengan cara berbasiskan resiko yang baru, ” kata dia.

Disamping itu, Pimpinan Rapat Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng segera membacakan rangkuman, pasalnya rapat kerja tentang RPP besaran premi program PRP berbentuk konsultasi.

 

Tersebut rangkuman rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, serta Ketua Komisioner OJK Wimboh Santoso.

1. Komisi XI DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang mengenai Pengesahan Protocol to Implement The Sixth Package of Commitments on Financial Services Under The ASEAN Frame-work Agreement on Services (Protokol untuk Melakukan Paket Prinsip Ke-6 Bagian Jasa Keuangan dalam Kesepakatan Kerangka Kerja ASEAN di Bagian Jasa) (RUU AFAS) untuk dibicarakan pada step setelah itu dengan membuat Panitia Kerja (Panja) yang juga akan mulai pembahasannya pada Rabu, 7 Februari 2018 s/d Kamis, 8 Februari 2018I serta pengambilan ketentuan tingkat pertama juga akan dikerjakan pada Senin, 12 Februari 2018.

2. Komisi XI DPR RI sudah memperoleh keterangan dari Pemerintah tentang pengenaan premi untuk program restrukturisasi perbankan jadi sisi dari sistem konsultasi sesuai sama amanat UU PPKSK serta UU LPS. Komisi XI DPR RI memohon pengenaan besaran premi untuk program restrukturisasi perbankan tidak memberatkan industri perbankan, tidak mengakibatkan perlambatan ekonomi.

3. Komisi XI DPR RI memohon pada OJK jadi sisi KSSK untuk lakukan penguatan pengawasan perbankan, penguatan permodalan serta tata keIoIa perbankan, hingga premi program restrukturisasi bisa diminimalisir tetapi cukup untuk melindungi kestabilan system keuangan.

4. Komisi XI DPR RI juga akan mengagendakan Rapat Kerja dengan Komisioner OJK mengenai penambahan permodalan serta penambahan likuiditas perorangan bank sesuai sama yang diamanatkan oleh Undang-Undang PPKSK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *